Angka Stunting di Provinsi Riau Turun 5,3% Berkat Program

Berita 2023-03-10 | 11:11:00

PAUDPEDIA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Riau. Provinsi ini berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,3% pada 2022.

“Angka stunting Provinsi Riau sudah relatif kecil, Provinsi Riau mengalami penurunan cukup drastis dari 22,3% pada tahun 2021 menjadi 17,0% di tahun 2022. Terima kasih kepada gubernur, bupati dan wali kota. Ini prestasi yang luar biasa karena Provinsi Riau berada di bawah rata-rata nasional (21,6 persen),” ujar Menko Muhadjir dalam rangkaian agenda roadshow daring ke-17 di Provinsi Riau pada Kamis (9/3).

Dari berbagai langkah penurunan stunting, inovasi yang cukup signifikan adalah “bapak asuh”. Tiga kabupaten dan kota yang menerapkan program “bapak asuh” yakni, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menjelaskan bahwa program “bapak asuh” merupakan program hasil kerja sama dengan BKKBN dalam menyalurkan bantuan kepada anak stunting. Program ini dilakukan guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembangnya.

“Dana program 'bapak asuh' selain dari (aparatur) pemerintah juga dihimpun dari sejumlah stakeholder dan masyarakat yang mampu menjadi donatur. Baik bantuan berupa materi maupun bantuan asupan gizi bagi anak yang menderita stunting,” jelas Indra.

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso juga menyampaikan keberhasilannya mencapai angka penurunan stunting menjadi 8,4% diperoleh dari komitmen kuat dari pihak-pihak dalam mendukung program “bapak asuh”. Salah satunya adalah jajaran Forkopimda yang meliputi komandan Kodim, kepala Kejaksaan Negeri, serta kepala Polres.

“Selain itu kami juga memiliki program bantuan keuangan selain dari dana dari pusat, yakni ‘Dana Bermarwah Maju dan Sejahtera’; satu desa mendapatkan pendanaan sebesar satu miliar,” imbuh Bagus.

Berdasarkan data SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Kampar turun menjadi 14,5% dari 25,7%, sedangkan Kabupaten Bengkalis mencapai penurunan hingga 8,4% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 21,9%. Sayang sekali di Kota Pekanbaru stunting sebanyak 16,8%, naik dari tahun sebelumnya sebesar 11,4%, meski sudah mendekati target nasional 14 persen 2024.

Turut hadir pada agenda tersebut Wakil Gubernur Provinsi Riau Edy Natar Nasution, Wakil Bupati Indragiri Hilir Syamsuddin Uti, Wakil Bupati Siak Husni Merza, Bupati Rokan Hulu Sukiman, Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong,

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Sekretaris Daerah Kota Dumai Indra Gunawan, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra, Bupati Kampar Kamsol, Wakil Bupati Pelalawan Nasarudin, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar, serta Wakil Bupati Bengkalis

Bagus Santoso. Sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga juga hadir, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PUPR, Kemendikbud-Ristekdikti, serta BKKBN.

Optimalkan Dana Desa

Meskipun penurunan angka stunting sudah cukup baik, Muhadjir berpesan agar segenap jajaran pemerintah Riau dapat mengoptimalkan realisasi anggaran dana desa dari pusat. Muhadjir menyebut dana desa untuk Provinsi Riau baru tersalur Rp. 86,87 miliar atau 6,01%, Pagu Alokasi Dana Desa Rp. 1,44 triliun. Kemudian BLT Desa yang tersalur ke Rekening Desa baru sebesar Rp. 5,99 miliar, 1,66% dari target 25%.

“Dana Desa yang cukup besar untuk Provinsi Riau mohon digunakan betul untuk menangani tiga hal, yaitu ketahanan pangan, penurunan stunting, dan kemiskinan ekstrem. Ketiganya itu sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 yang penggunaannya tidak harus sendiri-sendiri, tetapi bisa simultan. Misalnya saya mencatat untuk yang masih membutuhkan sanitasi dan jamban bisa diambilkan dari dana desa,” urainya.

Turut menegaskan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Teguh Hadi Sulistiono. Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan anggaran Dana Desa Provinsi Riau masih relatif rendah, “Hasil monitoring evaluasi Dana Desa Provinsi Riau tahun 2022, dimana pemanfaatan Dana Desa khusus untuk stunting masih relatif rendah, rata-rata masih 5%,” ujar Teguh.

Tangani Kemiskinan Ekstrem via CSR

Muhadjir meminta agar bupati dan wali kota untuk cermat dalam melihat alokasi-alokasi yang sudah direncanakan oleh PUPR pada tahap pertama tahun 2023. Jika memang masih memerlukan bantuan jangan ragu untuk diusulkan pada tahap kedua tahun ini yang akan dimulai pertengahan tahun.

“Yang masih membutuhkan air bersih, air minum, sanitasi dan seterusnya mohon ditetapkan lokasi-lokasi yang memang betul-betul dimaksudkan untuk mengatasi pengurangan stunting dan menuntaskan kemiskinan ekstrem. Jadi pengadaan ini termasuk untuk pendekatan lingkungan kelurga miskin ekstrem,” ujar Muhadjir.

Guna mendukung upaya penurunan kemiskinan ekstrem, Muhadjir menyarankan agar Gubernur menerbitkan Surat Keterangan untuk mewajibkan perusahaan terlibat dalam CSR lintas kabupaten. Sehingga kabupaten yang tidak memiliki perusahan, bisa dibantu dari perusahaan lain yang berada di luar kabupaten.

Penyunting Eko

Sumber Siaran Pers Kemenko PMK

---