Menko PMK Praktikno Dorong Sinergitas K/L Percepat Penurunan Stunting

Berita 2024-11-05 | 10:15:00

PAUDPEDIA ---- Lebih dari satu dekade terakhir, Pemerintah memberi perhatian besar pada program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif (PAUD HI) yang melibatkan sejumlah elemen dan komponen masyarakat guna menuntaskan masalah stunting. Program percepatan penurunan stunting melalui PAUD HI ini juga dilakukan di beberapa  Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam mengatasi masalah stunting sesuai tugas dan fungsi K/L bersangkutan.

Seperti diketahui, anak usia dini 0 hingga 6 tahun merupakan periode emas (golden age) sekaligus masa kritis yang keberhasilannya  sangat menentukan kualitas anak di masa dewasanya. Kebutuhan tumbuh-kembang anak mencakup gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, perawatan, dan perlindungan wajib dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan berbagi tanggung jawab.

Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada. Keterpaduan layanan sosial dasar sangat diperlukan agar tunas bangsa dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang baik untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia

1000 Hari Pertama Kehidupan

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting Balita di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Sedangkan untuk balita normal terjadi peningkatan dari 48,6% (2013) menjadi 57,8% (2018). Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara.

Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Kamboja .

Persoalan stunting di Indonesia bukan terletak pada tidak adanya program, tetapi lebih kepada pelaksanaan program yang tidak terkoordinasikan dan tidak konvergen. Untuk itu, Stranas dibuat dengan menggunakan pendekatan multisektoral yang didasarkan pada konsep konvergensi  untuk mendorong pemanfaatan layanan program-program prioritas gizi dan kesehatan secara simultan oleh kelompok sasaran utama, yaitu keluarga 1000HPK.

Untuk memudahkan koordinasi di tingkat pusat, dibentuk Tim Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang strukturnya diatur melalui Peraturan Presiden. Upaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan dokumen acuan yang dapat digunakan untuk memastikan koordinasi tersebut terlaksana secara konvergen untuk seluruh intervensi. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (selanjutnya dan seterusnya disebut Stranas) diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung komitmen  para pemimpin nasional baik di pusat maupun di daerah.

Pesan Menko PMK Prof Praktino

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat BKKBN, beberapa waktu lalu ke sejumlah Kementerian dan Lembaga termasuk ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Kemendikdasmen). Kunker ini bertujuan untuk menyinergikan berbagai upaya lintas sektor antar kementerian.

Menko Pratikno disambut langsung  Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, beserta Wakil Menteri dan jajaran pejabat tinggi BKKBN.

Kunjungan kerja ini menjadi forum strategis bagi Menko PMK Pratikno untuk menyampaikan pesan kepada Menteri Wihaji agar dapat mengidentifikasi program-program yang bisa dijalankan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sinergi antar kementerian/lembaga ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pengendalian stunting di seluruh wilayah Indonesia. “Saya memang beberapa hari ini mengunjungi semua kementerian yang ada di dalam koordinasi Kemenko PMK,” ujar Menko Pratikno.

Mengambil contoh mengenai percepatan penurunan stunting, ia mengatakan bahwa program ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Kolaborasi diharapkan mampu mengintegrasikan program pengentasan stunting dengan berbagai infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, serta pemberdayaan keluarga di tingkat akar rumput.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa masalah stunting memerlukan pendekatan holistik, mencakup berbagai aspek mulai dari edukasi kesehatan ibu dan anak, penyediaan gizi yang cukup, hingga sanitasi layak yang mendukung tumbuh kembang anak.

Menurutnya, upaya ini hanya akan berhasil jika ada kolaborasi antar sektor yang terkoordinasi dengan baik. “Oleh karena itu, tadi kita membahas bagaimana melakukan sinkronisasi agar program-program lintas kementerian ini menjadi lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi para Menteri yang terbuka untuk melakukan koordinasi sehingga dapat memanfaatkan sumber daya negara secara tepat untuk melaksanakan arahan Presiden dalam program-programnya. Antara lain, penanganan stunting yang mana BKKBN sebagai ketua pelaksananya.

“Harapannya kita akan melakukan penanganan yang lebih sinergis, apa yang sudah baik kita lanjutkan dan kita perkuat lagi. Permasalahannya memang banyak. Itulah mengapa kita harus fokus menyelesaikan hal-hal yang menjadi prioritas dan strategis, kemudian dilakukan secara sinergis,” ujar Menko Pratikno.

Dalam pertemuan ini, Menteri Wihaji juga menjelaskan sejumlah program unggulan yang tengah dikembangkan BKKBN untuk menurunkan angka stunting secara signifikan.

Program ini melibatkan kader di tingkat desa dan penyuluhan yang berfokus pada edukasi keluarga tentang pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil. Diharapkan, dengan adanya intervensi dari level paling bawah, stunting dapat dicegah sejak dini.

Terkait penanganan stunting ke depan yang masih dirumuskan, Menteri Wihaji mengatakan bahwa sementara saat ini masih berpedoman pada Perpres 72 di mana terdapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Itu kita kerjakan dulu, sambil memang nanti (menunggu) untuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025. Prinsipnya kita ikhtiar, kementerian kita punya kewenangan itu tetapi tidak bisa kerja sendirian,” kata Menteri Wihaji.

“Maka, Menko PMK memberikan arahan harus saling support dengan Kementerian/Lembaga lain yang nanti bersama-sama dengan kementerian kita. Kita cari sebab dari masalahnya dulu, kalau sudah ada kita kasih 'treatment',” tutupnya.

 

Penyunting: Eko Harsono

Sumber: Siaran Pers Kemenko PMK dan Buku Pedoman PAUD HI

---